laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

UMUM Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengertian • Akuntabilitas Adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum organisasi kepada. Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2017. NIM. R. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020evaluasi akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah minimal harus 70. berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan parameter keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Hal ini juga dapat. Pedoman penyusunan LAKIP dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menterimenghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh masing-masing instansi pemerintah. Ruang Lingkup LAKIP merupakan laporan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah per semester pada tahun anggaran yang berjalan, yang ruang lingkupnya. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 35 Tahun 2019 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 36 3. pertolongan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat diselesaikan pada bulan Januari 2021. Tdilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan tujuan dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban dari penyelengaraan kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2011. LAKIP/LAKIN. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan peraturan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 3. PENDAHULUAN A. 2012. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 3. kinerja 2021. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Laporan ini memuat pencapaianLaporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) Dokumen SAKIP 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga. Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah. Iin Dewi Astuty, MKK dr. Tata cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bagian dari dokumen akuntabilitas kinerja. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 Biro Organisasi dan SDM LAKIP 2021 – BIRO ORGANISASI DAN SDM SEKRETARIAT JENDERAL Jl. 8. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat visi, misi Kepala Daerah, termasuk tujuan dan sasaran serta tolok ukur /Indikator kinerja Utama. Kecamatan Lengkong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implikasinya terhadap fraud karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan masalah yang sangat relevan bagi Pemerintah saat ini. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai. tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Korupsi -31/M. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Santoso & Pambelum (2008) menyebutkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan ini tentunya masih ada kekurangan. 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian tahun 2019 disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018. Penting untuk disampaikan di sini, bahwa Penyusunan LAKIP UB tahun 2016 merupakan peride awal mengevaluasi implementasi Renstra UB Tahun 2015-2019, dimana Penetapanrahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat disusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam Tahun Anggaran 2019 yang saat ini telah selesai. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Strategis; Standar Operasional Prosedur; Organisasi dan Tata Kerja; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Keuangan Tahunan;. Tujuan dari SAKIP adalah. 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan laporan Akuntabitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja yang merupakan perwujudan dari salah satu indikator dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2012 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2012 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai. untuk melihat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan. Pengertian Beberapa Istilah 1. 2012/NO. Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik. Laporan KinerjaPenyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BBPI Tahun 2021 Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPI Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja yang dievaluasi dan mendorong peningkatan kualitas. Pendidikan Kota Bekasi telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017. 2 Maksud dan Tujuan A. NTB sebagai organisasi. Informasi Publik. LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Visi terkini PENS adalah sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi pusat unggulanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan. MAKSUD DAN TUJUAN . perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Kemudian Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaLAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada 7. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Investigasi menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2021. YULIZAR ADNAN, M. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 | iii 2. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia E-mail :. Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Barito Kuala ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya, dan PeraturanLampiran Perwali Nomor 5 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP) di Kota Semarang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Tahun 2020 merupakan perwujudan dari kewajiban Biro Umum dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Penilaian mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. 2017 LAKIP BKN T. Laporan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2021 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. A. Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polsri tahun 2020 berdasarkan 14 (empat belas) landasan yuridis sebagai berikut: 1. 1 Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Laporan Kinerja (LAKIN) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual TahunKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Buku ini dapat diunduh secara gratis di situs. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan AsetLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Mohammad Natsir Tahun 2021 ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah. e-SAKIP merupakan Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online Kabupaten Tasikmalaya. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA. 2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut yang dibiayai oleh APBN/APBD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2014, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Menteri Kesehatan beserta jajarannya kepada Presiden RI, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kata Pengantar. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan surat Bupati Bogor Nomor 061/ 610 – ORG tanggal 27 Januari 2022 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban. 04. Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polsri tahun 2020 berdasarkan 14 (empat belas) landasan yuridis sebagai berikut: 1. 01. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi • Kinerja instansi pemerintah Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja. 53 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran SKPD/OPD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSO Prof. BAB IV Penutup Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja. Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 3 BAB I PENDAHULUAN 1. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lkjip) di pengadilan militer ii-09 bandung LKjIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Download. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. dr. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Subulussalam merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Inpres RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi PemerintahLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M. pertanggungjawaban laporan pemerintah dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 (Indonesia,2014) tentang sistem pertanggungjawaban yang jelas dan tepat. 2 Maksud dan Tujuan A. Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Wassalamualaikum Wr, Wb. 388,- (151,28%) dari target sebesar Rp79. Untuk mengetahui akuntabilitas dari kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara periodik wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini sejalan dengan. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 Page ii Badan Peradilan Umum setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)sebelumnya. A. HH. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi,. 000,-Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2021 (Halaman 13-0) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan pada : 1. Manggarai 2016-2020 2. Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenristekdikti nomor 51 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2014/No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai danLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia TIM PENYUSUN drg. A. Pengertian Pelaporan Kinerja. UNDUH DI SINI. 408. Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2012 melaksanakanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2017 ini dibuat berdasarkan kepada : 1. Beranda. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang Investigasi beserta seluruh direktorat yang berada dalam struktur di bawahnya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah L A K I P Kemenkumham RI. anggaran. D. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan. PR. Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Peta Sebaran ASN; Profil SDM; Rekapitulasi ASN per Unit Kerja; Peringkat Nilai Kinerja ASN; Rata-rata Statistik Kinerja ASN; Rekapitulasi ASN Per Tahun; PPID. PAN/5/2007. Pentingnya LAKIP bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Pada tahun 2019, Deputi Bidang Pengembangan Standar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkanHarus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan. Dan juga Talisayan dikenal sebagai lumbung jagung Kabupaten Berau, dengan Kampung. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG Ernel Gustino Susang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana email: reno. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan. Laporan Pelaksanaan e-Lapor. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M. Ady Iswadi Thomas, MARS dr. Lompat ke Halaman . Pencapain kinerja keuangan tahun 2021 : 1) Realisasi Penerimaan mencapai Rp119. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PASEH TAHUN 2022: Kecamatan Paseh: Informasi Kinerja: Informasi Berkala: PPID Pembantu: 10:. Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NEGARA. Bidayatul Tsalisatul Sua'idahNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah II - 2 Penetapan Kinerja Tahun 2014 terdiri dari 16 sasaran, namum dalam tahun berjalan setelah direview menjadi 10 (sepuluh) sasaran, sehingga perlu juga dilakukan review terhadap Renstra SKPD 2014 -2018, dimana hal tersebut juga berpengaruh terhadap Penetapan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta, Januari 2021 Kepala Biro Keuangan KasduniPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Akuntabilitas Keuangan 44 BAB IV. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM 3 Gambar 1. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Pengertian Pelaporan Kinerja. SI NIP. 2. laporan kinerja unit kerja agar data dapat tersusun secara teratur dan terekam secara berkala. Hal ini didasarkan pada PERMEN PAN dan RB 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam menyiapkan laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020. 23 Negara, Baler Bale Agung, Kec. menpan. sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dapat terselesaikan. 03. Selengkapnya . Daftar Informasi;. Latar Belakang : Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.